Industri Hulu Migas Perlu Penyederhanaan Perizinan Featured

Sumber : http://www.skkmigas.go.id/

22 September 2016

Jakarta – Untuk meningkatkan minat investor berinvestasi pada sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, perizinan di di industri ini perlu disederhanakan. Ini disampaikan Kepala Dinas Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi pada talkshow di Radio Sindo Trijaya FM, Rabu (21/9).

Dikatakannya, dewasa ini jumlah perizinan yang harus diurus investor untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu migas masih sangat banyak dan beragam. Berdasarkan catatan SKK Migas, saat ini, untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas, investor harus melalui 341 proses perizinan. Dengan demikian, untuk mengurus perizinan dibutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun, yaitu mulai dari tahap mengisi perizinan survei dan proses penyiapan izin pada masa konstruksi. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya minat investor.

“Lama dan panjangnya proses pengurusan mengakibatkan cost (biaya) yang cukup tinggi,” ujar Didik.

Untuk menyederhanakan perizinan, SKK Migas mengajukan beberapa usulan, diantaranya menerapkan sistem clustering perizinan dan penerapan sistem pengurusan izin “satu pintu”.

Clustering perizinan merupakan strategi untuk menggabungkan izin yang memiliki substansi sejenis sehingga dapat mempersingkat proses perizinan. Sebagai contoh, SKK Migas mengusulkan Izin Prinsip, Penetapan Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, dan lainnya dapat digabung dalam Cluster Izin Tata Ruang. Sedangkan Izin Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Amdal, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan digabungkan dalam Cluster Izin Lingkungan dan Kehutanan.

Selain sistem clustering, SKK Migas juga mengusulkan untuk menerapkan sistem Pengurusan Izin “Satu Pintu”. Hal ini menjadi solusi penting untuk meningkatkan sinergi dan integrasi proses perizinan, mengingat panjangnya proses perizinan yang melibatkan berbagai lembaga instansi pemerintahan terkait.

Didik menegaskan bahwa SKK Migas hanya dapat memberikan usulan karena kewenangan memproses perizinan ada pada kementerian terkait. “SKK Migas posisinya bukan yang memberi izin, tetapi yang memohon izin. Kami memberikan usulan supaya proses perizinan ini dapat disederhanakan,” ujar Didik.

Masih dalam rangka mendukung penyederhanaan perizinan, SKK Migas juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah. (Alf).