Implementasi Teknologi Yang Tepat Akan Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Bisnis Hulu Migas Featured

Sumber : http://www.skkmigas.go.id/

8 September 2016



Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kembali menyelenggarakan Workshop Oil and Gas Technology Update, Selasa (27/9). Pelaksanaan workshop bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman personel SKK Migas terkait teknologi dan fasilitas produksi termutakhir dalam bisnis hulu migas. Dengan demikian, SKK Migas dapat memberi solusi tepat untuk membantu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) menjalankan bisnis hulu migas secara efektif dengan biaya yang efisien. “Personel SKK Migas adalah yang mengendalikan dan mengawasi operasi Production Sharing Contract (PSC) untuk eksplorasi maupun eksploitasi migas. Maka SKK Migas harus memiliki knowledge yang kuat di bidang teknologi

Read more...

Industri Hulu Migas Perlu Penyederhanaan Perizinan Featured

Sumber : http://www.skkmigas.go.id/

22 September 2016

Jakarta – Untuk meningkatkan minat investor berinvestasi pada sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, perizinan di di industri ini perlu disederhanakan. Ini disampaikan Kepala Dinas Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi pada talkshow di Radio Sindo Trijaya FM, Rabu (21/9).

Dikatakannya, dewasa ini jumlah perizinan yang harus diurus investor untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu migas masih sangat banyak dan beragam. Berdasarkan catatan SKK Migas, saat ini, untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas, investor harus melalui 341 proses perizinan. Dengan demikian, untuk mengurus perizinan dibutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun, yaitu mulai dari tahap mengisi perizinan survei dan proses penyiapan izin pada masa konstruksi. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya minat investor.

“Lama dan panjangnya proses pengurusan mengakibatkan cost (biaya) yang cukup tinggi,” ujar Didik.

Untuk menyederhanakan perizinan, SKK Migas mengajukan beberapa usulan, diantaranya menerapkan sistem clustering perizinan dan penerapan sistem pengurusan izin “satu pintu”.

Clustering perizinan merupakan strategi untuk menggabungkan izin yang memiliki substansi sejenis sehingga dapat mempersingkat proses perizinan. Sebagai contoh, SKK Migas mengusulkan Izin Prinsip, Penetapan Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, dan lainnya dapat digabung dalam Cluster Izin Tata Ruang. Sedangkan Izin Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Amdal, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan digabungkan dalam Cluster Izin Lingkungan dan Kehutanan.

Selain sistem clustering, SKK Migas juga mengusulkan untuk menerapkan sistem Pengurusan Izin “Satu Pintu”. Hal ini menjadi solusi penting untuk meningkatkan sinergi dan integrasi proses perizinan, mengingat panjangnya proses perizinan yang melibatkan berbagai lembaga instansi pemerintahan terkait.

Didik menegaskan bahwa SKK Migas hanya dapat memberikan usulan karena kewenangan memproses perizinan ada pada kementerian terkait. “SKK Migas posisinya bukan yang memberi izin, tetapi yang memohon izin. Kami memberikan usulan supaya proses perizinan ini dapat disederhanakan,” ujar Didik.

Masih dalam rangka mendukung penyederhanaan perizinan, SKK Migas juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah. (Alf).

Read more...

MedcoEnergi dan ConocoPhillips Menandatangani Perjanjian Jual Beli PSC South Natuna Sea Block B Featured

Sumber : www.skkmigas.go.id

21 September 2016

Jakarta – Medco Energi Internasional (MedcoEnergi) menandatangani Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/SPA) untuk mengakuisisi dua anak perusahaan ConocoPhilips (COP), yaitu ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. (CIIL) dan ConocoPhillips Singapore Operations Pte. Ltd. (CSOP), Senin (19/9). Melalui SPA yang diharapkan selesai pada kuartal keempat 2016 tersebut, MedcoEnergi akan menguasai 40% kepemilikannya.

CIIL adalah operator Production Sharing Contract (PSC) South Natuna Sea Block B (SNSB) dan operator West Natuna Transportation System (WNTS). Sedangkan, CSOP mengoperasikan Onshore Receiving Facility (ORF) di Singapura. Infrastruktur WNTS beserta jaringan pipa gas Malaysia memegang peran penting dalam mengkomersialisasikan temuan-temuan minyak dan gas (migas) dan aktivitas eksplorasi yang sedang berlangsung di kawasan Natuna.

Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro menegaskan, “Sebagai perusahaan minyak dan gas swasta nasional, kami terus mencari kesempatan untuk terus meningkatkan kontribusi MedcoEnergi terhadap perekonomian Indonesia.”

Senada, CEO MedcoEnergi Roberto Lorato mengatakan, “Setelah efektif, akuisisi ini akan memberikan tambahan cadangan migas yang signifikan dan menambahkan produksi tahunan Perseroan lebih dari 35%”.

Read more...

Harga Minyak Dunia Meroket di Tengah Pertemuan OPEC Featured

Izzudin

Selasa,  27 September 2016  −  07:50 WIB

Read more...

Industri Hulu Migas Utamakan Industri Dalam Negeri

14 April 2015

pembukaan scm summit skk migasJakarta – Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) berkomitmen mengutamakan peran industri dalam negeri dalam kegiatan operasionalnya untuk meningkatkan multiplier effect bagi perekonomian nasional.

Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, untuk mewujudkan hal tersebut pada kegiatan hulu migas harus ada intervensi Negara dalam bentuk kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor industri nasional. “Keunggulan mekanisme kontrak bagi hasil yang berlaku di sektor hulu migas adalah negara masih hadir dalam melakukan kendali terhadap operasi yang dilaksanakan oleh kontraktornya,” kata Amien saat sambutan di acara Indonesia Supply Chain Management (SCM) Summit 2015 di Jakarta, Selasa (14/4).

Dicontohkan, Pedoman Tata Kerja (PTK) yang dikeluarkan SKK Migas untuk mengatur pengelolaan rantai suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) di industri hulu migas. Salah satu tujuan utama pedoman tersebut adalah peningkatan kapasitas nasional, seperti adanya kewajiban pelaksanaan pengadaan barang/jasa di daerah dan ketentuan mengenai konsorsium harus beranggotakan perusahaan dalam negeri.

Berdasarkan hasil kajian Universitas Indonesia mengenai multiplier effect kegiatan hulu migas bagi perekonomian nasional, disimpulkan bahwa setiap Rp 1 Miliar yang dibelanjakan oleh sektor hulu migas di dalam negeri akan berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja untuk 10 orang, peningkatan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 700 Juta dan pendapat rumah tangga sebesar Rp 200 Juta. Menurut data SKK Migas, tahun 2014, belanja sektor hulu migas mencapai Rp 209 Triliun. Artinya, menambah kesempatan kerja sebanyak 899.400 orang, meningkatnya PDB sebesar Rp 86 Triliun, dan pendapatan rumah tangga nasional sebesar Rp 23,8 Triliun.

Pada tahun 2014, nilai seluruh komitmen pengadaan barang dan jasa industri hulu migas sebesar US$ 17,354 miliar dengan persentase tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 54,15 persen (cost basis).

Sejak tahun 2010, penggunaan TKDN juga melibatkan partisipasi badan usaha milik Negara (BUMN) penyedia barang dan jasa. Periode 2010-2014 nilai Pengadaan yang melibatkan BUMN mencapai lebih dari US$ 4,51 miliar dengan TKDN sebesar rata-rata 77,25 persen.

Di luar itu, sejak 2009, seluruh pembayaran pengadaan barang dan jasa di sektor hulu migas harus melalui bank BUMN dan BUMD dengan total transaksi mencapai US$ 44,91 miliar. Tahun 2014, nilai transaksi yang melalui perbankan nasional mencapai US$ 12,43 miliar. Jumlah ini melonjak 50 persen lebih dari tahun 2013 yang nilai transaksinya senilai US$ 8,195 miliar.

Selain transaksi pembayaran, sektor hulu migas menyimpan dana rehabilitasi pasca operasi (abandonment and site restoration/ASR) di Bank BUMN. Sampai 31 Desember 2014 tercatat penempatan dana ASR di Bank BUMN telah mencapai US$ 635 juta atau meningkat 474 persen dibandingkan tahun 2009.

Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis, SKK Migas, M.I Zikrullah mengatakan, pencapaian yang sudah ada ini diharapkan dapat meningkat di masa mendatang. “Perlu adanya sinergi antara permintaan dan penawaran,” katanya.

Misalnya, agar industri dalam negeri tertarik untuk melakukan investasi harus ada informasi mengenai kebutuhan operasi hulu migas. Dengan adanya investasi, diharapkan kemampuan dalam negeri dapat semakin meningkat. Kemudian, agar Kontraktor KKS dapat secara optimal memanfaatkan produk barang/jasa dalam negeri, informasi mengenai kemampuan nasional harus dipromosikan dan dibuka seluas-luasnya.

Sementara itu, terdapat tantangan yang dihadapi antara lain, aspek kualitas, harga, dan tata waktu penyelesaian dari produk barang/jasa dalam negeri perlu ditingkatkan. “Untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, struktur biaya yang harus ditanggung oleh industri di dalam negeri harus dikurangi,” kata Zikrullah.

SCM Summit yang digelar SKK Migas bersama dengan BP dan Petronas merupakan pertemuan tahunan yang menjadi ajang bagi seluruh profesional pengelolaah rantai suplai hulu migas untuk saling bertukar informasi, berbagi pengetahuan, dan merumuskan strategi dan terobosan dalam pengelolaan rantai suplai.

Sumber: http://www.skkmigas.go.id/industri-hulu-migas-utamakan-industri-dalam-negeri

Read more...

Copy of Building Solid Foundations on Wet Soils

Springtime is historically a time when contractors are battling wet site conditions in an effort to keep projects on track. Spring thaws and recurring rains create soft, muddy construction sites with challenging soil conditions and subgrades that are not capable of supporting pavements and slabs.

Read more...

Kepala SKK Migas Kunjungi Fasilitas Terapung Lapangan Bukit Tua Featured

13 Juli 2015 Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi melakukan kunjungan kerja ke fasilitas produksi, penyimpanan, dan pengangkutan terapung (floating production storage and offloading/FPSO) Ratu Nusantara di lepas pantai Madura pada Sabtu, 11 Juli 2015. Fasilitas tersebut menjadi Bagian dari kegiatan produksi lapangan Bukit Tua, blok Ketapang yang dioperatori oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), Petronas Carigali.

“SKK Migas ingin memastikan rencana peresmian yang sudah diajukan kepada presidan RI berjalan lancar dan tepat waktu,” kata Amien.

Menurut dia, pihaknya mendapat informasi mengenai hambatan-hambatan yang terjadi. Dengan melakukan kunjungan ke lapangan, dapat diketahui bagaimana penanganan masalah ini dilakukan. “Kami cari tahu hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh SKK Migas untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah tersebut,” katanya.

Dari kunjungan tersebut, Amien mengungkapkan juga mendapat beberapa pemikiran dan cara-cara baru yang bisa diimplementasikan untuk membuat proses produksi yang lebih efisien. Termasuk mengetahui bagaimana Petronas dapat menangani dan menyelesaikan dengan baik masalah teknis yang terjadi ketika anjungan pengeboran miring.

Lapangan Bukit Tua telah mulai produksi minyak dan gas bumi pada pertengahan Mei 2015. Saat ini, lapangan tersebut mampu menghasilkan 5.500 barel minyak per hari. Produksi secara bertahap akan meningkat hingga produksi puncak sebesar 20 ribu barel minyak per hari dan 50-70 juta kaki kubik per hari pada tahun 2016. Lapangan Bukit Tua merupakan proyek hulu migas terbesar Petronas di Indonesia dengan investasi sekitar US$ 800 juta. Lapangan ini terletak di laut utara Jawa Timur, 35 kilometer sebelah utara Pulau Madura, dan 110 kilometer timur laut Kota Gresik, Jawa Timur.

Anjungan Bukit Tua terhubung dengan FPSO Ratu Nusantara, yang memiliki kapasitas pengolahan minyak hingga 20 ribu barel per hari dan 70 juta kaki kubik gas bumi per hari, serta 20 ribu barel air per hari. Selain itu, kapal ini dirancang mampu menyimpan hingga 630 ribu barel minyak yang telah diproses. Kemudian, fasilitas ini terhubung melalui pipa bawah laut sepanjang 110 kilometer, dengan fasilitas penerimaan di darat atau Onshore Receiving Facility (ORF) di Gresik. Gas yang diproduksi akan disalurkan ke ORF di Gresik melalui pipa, sedangkan minyak akan dikirim dengan kapal tanker untuk di ekspor.

Wilayah Kerja Ketapang dioperatori oleh Petronas Carigali Ketapang II Ltd berdasarkan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas. Kepemilikan saham Petronas di wilayah kerja tersebut sebesar 80 persen. Sisanya, dimiliki PT Saka Ketapang Perdana, yang merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Gas Negara (PGN). (ACU)

pak amien

Read more...

Strategies for Hot Weather Concrete Pours Featured

Summer weather brings backyard cookouts, holiday parades and fun times at the pool. For contractors pouring concrete, the hot, dry summer weather creates unique challenges that must be properly addressed to avoid schedule delays and costly remedial actions.

Read more...
Subscribe to this RSS feed